New Normal atau sering disebut kenormalan yang baru ini telah beberapa kali menjadi perbincangan hangat. Terdapat kubu pro dan kontra mengenai pemberlakuan sistem New Normal ditengah pandemi ini. Kubu tersebut muncul bukanlah kebetulan.
Pertama, tim yang mendukung untuk memberlakukan New Normal terdapat beberapa persepsinya. Apabila kita tidak melakukan sistem New Normal, maka akan terjadinya krisis ekonomi yang melanda ke beberapa sektor penggerak ekonomi. Pasalnya, sudah hampir 60% pekerja di Indonesia telah di-PHK. Mereka hanya mendapatkan pesangon gaji slip 1 bulan saja.
Ini akan menjadi lebih fatal, apabila toko atau perusahaan tersebut masih membayar sewa tempat yang tak bisa diringankan. Ini dapat ditelaah dari beberapa toko-toko di Tanah Abang terpaksa menggelar dagangannya di bahu jalan demi kelangsungan hidup mereka. Ini lebih berdampak apabila PLN menaikkan tarif untuk pengguna listrik, ditambah lagi dengan desas-desus kenaikan BPJS menjadi harga normal.
Namun, berbeda dengan tim menolak pemberlakuan New Normal atau tatanan hidup baru ini. Karena, mereka beranggapan bahwa terlalu gegabah dan ingin cepat-cepat merasakan New Normal di Indonesia. Mereka melihat, masih banyak pelanggaran mengenai pelarangan mudik, penggunaan masker, dan tidak berkerumun masih terus terjadi.
Baca Juga : Kapan Indonesia Pulih?
Menurut peneliti, apabila New Normal diberlakukan di Indonesia, jangan heran apabila terdapat ledakan kenaikan jumlah positif yang terjangkit virus mematikan.
Proses New Normal akan berjalan sesuai dengan lajurnya apabila kepatuhan terhadap peraturan di setiap orang harus ditegakkan. Tidak ada salahnya, apabila masyarakat ingin melakukan New Normal. Hanya saja, harus mengikuti protokol kesehatan mengenai Covid-19 di kehidupannya.